DataHub - DJED
Kementerian Komunikasi dan Digital
Jelajahi dan unduh berbagai dataset sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Referensi utama data bersumber dari Buku Statistik Ekosistem Digital (PDF).
di kategori Telekomunikasi - 34 dataset ditemukan
Dari 1.552 badan hukum penyedia telekomunikasi di Indonesia pada 2024, terdapat 1.484 badan hukum penyedia jaringan dan jasa telekomunikasi yang memiliki 100% saham dalam negeri. Kepemilikan saham asing lebih dari 50% tercatat pada 39 badan hukum atau sekitar 2,51%,€ sedangkan kepemilikan saham kurang dari 50% tercatat 25 badan hukum atau sekitar 1,61%.Terdapat 4 badan hukum yang memiliki komposisi kepemilikan saham gabungan dan kepemilikan saham publik atau sekitar 0,26% dari keseluruhan kepemilikan saham. Komposisi ini menunjukkan dominasi perusahaan dalam negeri dalam industri telekomunikasi di Indonesia.
Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) dimaksud adalah karyawan yang bekerja pada bidang penyelenggaraan Jasa dan Jaringan Telekomunikasi. Total SDM pada 2024 sebesar 87.081 orang. Jumlah ini meningkat 29,35% jika dibandingkan dengan 2023. Peningkatan jumlah SDM terjadi pada semua jenjang pendidikan. Selama periode Tahun 2020 2024, pertumbuhan SDM penyelenggara telekomunikasi didominasi oleh jenjang SMA/SMK dengan CAGR tertinggi sebesar 16,88%, diikuti SD/SMP sebesar 12,31%. Sementara itu, jenjang S1 mengalami pertumbuhan yang relatif lambat dengan CAGR 2,93%, jenjang diploma relatif kecil yakni sebesar 0,56%, dan jenjang S2/S3 mengalami penurunan dengan CAGR -0,40%.Setiap tahunnya komposisi SDM penyelenggara telekomunikasi didominasi oleh pria, pada 2024 jumlah SDM pria sebesar 70,82%. Terjadi kenaikan pada jumlah SDM pria yaitu sebesar 25,63% dan wanita sebesar 44,98% dibanding tahun sebelumnya. Selama periode Tahun 2020 2024, meskipun masih didominasi oleh pria, pertumbuhan SDM wanita tercatat lebih cepat dengan CAGR sebesar 7,2% dibandingkan pria yang sebesar 4,7%, menunjukkan peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan yang semakin signifikan di sektor telekomunikasi.
Setiap penyelenggara mempunyai kewajiban pengembangan wilayah layanan penyelenggaraan berdasarkan izin Penyelenggaraan Jasa Multimedia (ISP, NAP, ITKP, dan SKD). Wilayah layanan penyelenggaraan merupakan wilayah yang layanan dari penyelenggara jasa multimedia dapat digunakan oleh pelanggan. PoP dari Penyelenggaraan Jasa Multimedia per provinsi dapat menunjukkan cakupan wilayah layanan penyelenggaraan.Pada 2024, PoP layanan SKD berjumlah 169 PoP yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara adalah provinsi yang tidak terdapat layanan SKD. Jumlah PoP layanan SKD ini mengalami peningkatan sebesar 11,18% atau bertambah 17 PoP dari 2023. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki PoP layanan SKD terbanyak, yaitu sebanyak 49 PoP.
Setiap penyelenggara mempunyai kewajiban pengembangan wilayah layanan penyelenggaraan berdasarkan izin Penyelenggaraan Jasa Multimedia (ISP, NAP, ITKP, dan SKD). Wilayah layanan penyelenggaraan merupakan wilayah yang layanan dari penyelenggara jasa multimedia dapat digunakan oleh pelanggan. PoP dari Penyelenggaraan Jasa Multimedia per provinsi dapat menunjukkan cakupan wilayah layanan penyelenggaraan.Untuk keperluan layanan Internet untuk Keperluan Publik (ITKP), pada 2024, sebaran PoP layanan ITKP sebesar 62 PoP. Nilai ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2023, dengan pengurangan sebanyak 5 PoP atau setara 7,46%. Penurunan jumlah sebaran PoP terjadi pada lima povinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Bali, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan D.I Yogyakarta masing-masing berkurang 1 (satu) PoP . Meskipun demikian, Provinsi DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan jumlah PoP layanan ITKP terbanyak, yaitu sebesar 18 PoP.
Setiap penyelenggara mempunyai kewajiban pengembangan wilayah layanan penyelenggaraan berdasarkan izin Penyelenggaraan Jasa Multimedia (ISP, NAP, ITKP, dan SKD). Wilayah layanan penyelenggaraan merupakan wilayah yang layanan dari penyelenggara jasa multimedia dapat digunakan oleh pelanggan. PoP dari Penyelenggaraan Jasa Multimedia per provinsi dapat menunjukkan cakupan wilayah layanan penyelenggaraan.Penyedia layanan ISP memerlukan NAP untuk terhubung satu sama lain melalui pengaturan peering. Untuk sebaran PoP Layanan Jasa NAP pada tahun 2024 mencapai 379 PoP. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,99% dari tahun 2023. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki sebaran PoP Layanan Jasa NAP terbanyak, yaitu sebesar 78 PoP. Sebagaimana dengan tahun sebelumnya, Provinsi Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat merupakan provinsi yang tidak memiliki sebaran PoP layanan jasa NAP.
Point of Presence (PoP) layanan ISP yang telah terbangun di seluruh provinsi di Indonesia hingga 2024 sebanyak 5.774 PoP. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 20,09% dari 2023. Kenaikan sebaran PoP layanan ISP disebabkan oleh penambahan beberapa izin penyelenggaraan serta pengajuan izin dari penyelenggara baru.Jumlah layanan PoP layanan ISP terbanyak pada 2024 berada di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 1.175 PoP, sedangkan jumlah PoP ISP terendah berada pada Provinsi Kalimantan Utara dengan 3 PoP. Adapun provinsi yang mengalami penambahan layanan PoP layanan ISP terbanyak adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar 259 PoP atau 37,43% dari tahun 2023.
Perubahan perilaku konsumen yang kini lebih banyak memanfaatkan layanan data dibandingkan layanan SMS dan layanan suara mengakibatkan adanya penurunan yang sangat signifikan terhadap trafik SMS dan Voice (suara) selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, adanya layanan Over the Top (OTT), termasuk layanan suara, pesan, bahkan video dalam satu aplikasi, juga berkontribusi pada pergeseran preferensi konsumen.Pada tahun 2024, terlihat bahwa trafik incoming layanan suara dan SMS mengalami penurunan. Trafik incoming layanan suara menurun sebesar 32,15%, sedangkan trafik incoming layanan SMS menurun sebesar 18,48% dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan juga terjadi pada trafik outgoing layanan suara, yaitu sebesar 31,15% dari tahun sebelumnya. Namun, trafik outgoing layanan SMS justru mengalami peningkatan sebesar 47,22% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, trafik layanan data menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2024, trafik layanan data meningkat sebesar 11,1% dari tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap layanan berbasis data.
Pelanggan jaringan bergerak seluler di Indonesia menunjukkan tren yang menarik dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mengalami peningkatan jumlah pelanggan di 2023, jumlah pelanggan seluler pada 2024 tercatat mengalami penurunan sebesar 1,38% atau menurun lebih dari 4 juta pelanggan. Sebanyak 97,14% dari pelanggan seluler di Indonesia merupakan pelanggan prabayar, sedangkan sisanya 2,86% dari total pelanggan adalah pelanggan pascabayar. Proporsi tersebut meningkat 4,84% atau 457.941 pelanggan dibandingkan tahun 2023.Berbeda dengan jumlah pelanggan pascabayar, jumlah pelanggan prabayar mengalami penurunan lebih dari 5 juta pelanggan atau berkurang 1,55% dari 2023. Data jumlah pelanggan ini masih menunjukkan preferensi yang kuat dari konsumen terhadap layanan prabayar dibandingkan layanan pascabayar. Sejalan dengan perkembangan tersebut, selama periode Tahun 2020 2024 jumlah pelanggan prabayar mencatat CAGR sebesar -0,62%, sedangkan pelanggan pascabayar tumbuh dengan CAGR sebesar 0,67%.
Struktur industri telepon di Indonesia terdiri dari telepon tetap kabel (Public Switched Telephone Network/PSTN) dan telepon seluler yaitu telepon nirkabel bergerak penuh. Perkembangan teknologi dan mobilitas masyarakat menyebabkan perubahan pola komunikasi yang berdampak pada industri telekomunikasi dari telepon tetap kabel yang beralih ke telepon nirkabel (seluler). Pelanggan seluler mendominasi jumlah pelanggan jaringan teleponi di Indonesia, sebanyak 98,68% dari pelanggan jaringan teleponi adalah pelanggan seluler, pelanggan PTSN hanya memiliki jumlah pelanggan sebesar 1,32% dari keseluruhan pelanggan jaringan teleponi. Namun demikian, pada 2024 terjadi penurunan pelanggan PSTN yaitu sebesar 49,19% dan penurunan pada pelanggan seluler sebesar 1,38% dari tahun sebelumnya. Selama periode Tahun 2020–2024 jumlah pelanggan PSTN terus menurun dengan CAGR sebesar -15,9%, sementara jumlah pelanggan seluler relatif stabil meskipun menunjukkan penurunan dengan CAGR sebesar -0,6%.
Capital Expenditure (CAPEX) merupakan biaya yang digunakan untuk melakukan pembelian/perbaikan/penggantian segala sesuatu yang dikategorikan sebagai aset perusahaan. Sedangkan Operational Expenditure (OPEX) adalah biaya yang digunakan untuk melakukan operasi perusahaan secara normal.Biaya yang dikeluarkan untuk CAPEX dan OPEX pada 2024 secara agregat meningkat sebesar 13,49% dari tahun sebelumnya, dengan rincian biaya CAPEX meningkat sebesar 62,87%, sementara biaya OPEX meningkat sebesar 4,91% dari 2023. Secara keseluruhan dalam periode Tahun 2020-2024, CAPEX mencatat pertumbuhan yang cukup kuat dengan CAGR sebesar 24,78%, sedangkan OPEX tumbuh lebih terbatas dengan CAGR sebesar 4,71%.
Komposisi saham nasional mengalami peningkatan seiring menurunnya komposisi saham asing dalam beberapa tahun terakhir.Pada tahun 2024, terdapat empat penyelenggara jaringan bergerak seluler, yaitu PT Telekomunikasi Seluler, PT XL Axiata, PT Indosat, dan PT Smartfren Telecom Tbk. Komposisi kepemilikan saham masing-masing penyelenggara menunjukkan variasi antara kepemilikan nasional, asing, dan publik. Telkomsel memiliki komposisi saham sebesar 69,90% nasional dan 30,10% asing. Indosat terdiri atas 17,96% saham nasional, 65,64% saham asing, dan 16,39% saham publik. XL Axiata didominasi oleh 66,25% saham asing dan 33,75% saham publik, tanpa kepemilikan saham nasional. Sementara itu, seluruh saham Smart Telecom merupakan saham nasional.Secara keseluruhan, rata-rata komposisi kepemilikan saham penyelenggara seluler pada tahun 2024 terdiri atas 46,97% saham nasional, 40,50% saham asing, dan 12,54% saham publik.
Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler sebagai salah satu jenis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terbesar, diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam penyerapan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.Pada 2024, jumlah SDM tercatat 11.912 orang. Jumlah ini menurun sebesar 3,75% dari 2023. Secara keseluruhan selama periode tahun 2020-2024, SDM penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler menunjukkan tren penurunan dengan CAGR sebesar -1,71%.